East Kalimantan Indonesia
Awang Faroek Ishak

Provinsi Kalimantan Timur memiliki yurisdiksi atas lahan seluas 127.346,99 km2 dan lingkungan laut 25.656 km2. Ini adalah provinsi terbesar keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Jumlah Penduduk 3,5 juta orang; separuhnya tinggal di desa-desa.

Ibu kota Kalimantan Timur adalah Samarinda yang terletak di Sungai Mahakam sepanjang 1.000 km. Kalimantan Timur terdiri dari danau dan sungai yang berfungsi sebagai koridor transportasi. Sungai terpanjang di provinsi ini adalah Sungai Berau di Kabupaten Berau dan Sungai Kendilo di Kabupaten Paser. Danau dan sungai memainkan peran penting dalam membentuk sosioekonomi dan budaya masyarakat Kalimantan Timur. Dua kota terbesar di Kalimantan Timur adalah Samarinda dan Balikpapan.

Kalimantan Timur kaya akan sumber daya alam dengan sumber daya hutan dan mineral, seperti minyak, gas, batubara, emas, dan deposit mineral lainnya. Hutan hujan tropis Kalimantan Timur adalah rumah bagi berbagai flora dan fauna. Luas hutan Kalimantan Timur adalah 6,8 juta hektar yang terdiri dari hutan konservasi (termasuk Taman Nasional Kutai), hutan lindung dan hutan produksi. Selain itu, Kalimantan Timur juga mengandung ekosistem penting, seperti Mangrove dan karst. Delta Sungai Mahakam adalah delta sungai terbesar di Kalimantan Timur yang didominasi oleh hutan mangrove, nipah dan pandan. Ekosistem karst Sangkulirang-Mangkalihat adalah ekosistem karst terbesar yang membentang dari Berau hingga Kabupaten Kutai Timur dengan ukuran sekitar 1,8 juta hektar. Sangkulirang-Mangkalihat adalah ekosistem penting untuk pemeliharaan waduk di Berau dan Kabupaten Kutai Timur. Ini juga menyediakan habitat untuk berbagai spesies, terutama untuk orangutan yang saat ini dianggap sebagai spesies yang sangat terancam punah. Gua-gua dalam ekosistem karst mengandung artefak prasejarah yang memiliki nilai arkeologi dan budaya yang tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur dan Indonesia.

Kalimantan Timur menghadapi tantangan serius terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan karena perambahan, pembalakan liar dan penambangan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, sejak tahun 2009, Kalimantan Timur merumuskan dan menyatakan komitmennya untuk Kalimantan Timur Hijau. Hal ini diikuti oleh beberapa inisiatif utama, termasuk upaya untuk menanam kembali dan merehabilitasi kawasan yang terdegradasi melalui program 'one man five trees' (2010) dan mendeklarasikan moratorium izin baru penambangan batubara, kelapa sawit dan penebangan hutan (2012). Pada tahun 2014, Provinsi Kalimantan Timur adalah penandatangan utama Deklarasi Rio Branco. Gubernur Awang Faroek Ishak telah memainkan peran kepemimpinan penting dalam Gugus Tugas Iklim dan Hutan Gubernur (GCF), termasuk memimpin GCF untuk periode 2016-2017 dan menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan GCF 2017 di Balikpapan.

Kalimantan Timur telah mengidentifikasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan, menetapkan target pengurangan emisi, dan mengembangkan serangkaian strategi untuk mencapai target. Kegiatan-kegiatan ini telah tercermin dalam sejumlah dokumen resmi termasuk: Rencana Pembangunan Lima Tahun (2008-2013 dan 2013-2018), Rencana Aksi Provinsi untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (2012, diperbarui pada tahun 2015), Strategi Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan (2011), Rencana Aksi Provinsi untuk Mengurangi Gas Rumah Kaca (2013; diperbarui pada 2018), Rencana Induk Ekonomi Hijau (2015), dan Rencana Induk Perubahan Iklim (2017). Baru-baru ini, ketika Pemerintah Indonesia memilih Kalimantan Timur sebagai yurisdiksi untuk berpartisipasi dalam Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF), Kalimantan Timur mengevaluasi kembali sumber-sumber emisi karbon, memperbarui strategi dan kegiatan pengurangan emisi, dan merumuskannya di FCPF Emission Reduction Project Document (ERPD).

Pemerintah Kalimantan Timur telah menerapkan beberapa strategi pengurangan emisi tetapi mereka menghadapi tantangan karena sumber daya keuangan telah terbatas meskipun ada kontribusi dari berbagai lembaga donor, LSM lokal dan internasional. Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Kalimantan Timur memimpin pengembangan Green Growth Compact pada tahun 2015 sebagai cara untuk melibatkan para pemangku kepentingan yang lebih luas dan untuk meningkatkan pembagian sumber daya. Kemajuannya telah menjanjikan sejauh ini. Sebanyak delapan kemitraan publik-swasta-rakyat telah ditempa dan lebih banyak kemitraan sedang dilakukan. Kalimantan Timur tetap perlu mengidentifikasi peluang pendanaan baru untuk mendapatkan strategi pengurangan emisi yang dilaksanakan secara efektif.

Informasi tambahan dapat ditemukan di Platform Dampak GCF.

Ringkasan

127,347km²
48.8%
-0.3%
2016 - 2017

Demografi

3.58 M
1.5%
Type% 
Rural55.00
Urban45.00
Group% 
Javanese29.54
Other27.01
Bugis18.26
Banjarese13.94
Kutai9.21
Dayak2.04

Ekonomi

IDR501.87 T
IDR144.83 M
Type% 
Mining & Quarrying44.91
Processing Industry20.72
Construction8.26
Agriculture, Livestock, Forestry & Fisheries7.62
Trade, Hotel & Restaurant5.06
Transport & Communication3.47
0.756
Bahan bakar fosil, bahan kimia, minyak dan lemak, kayu dan produk kayu.

Status Hutan[a]

114,191km²
62,200km²
51,991km²
934M MtC
Typekm² 
Secondary Dryland Forests40,181
Primary Dry Forest21,902
Secondary Mangrove Forest1,307
Secondary Swamp Forest1,111
Primary Mangrove Forest363
Primary Swamp Forest227
Typekm² 
Production Forest30,572
Limited Production Forest29,337
Protected forest18,576
Non-Forest Area - Others10,380
Conservation forest4,418
Conversion Production Forest1,213
Non-Forest Area - Estate crops329

1. Penebangan berlebih dan pembalakan liar
2. Perambahan hutan untuk pertanian tebang-dan-bakar dan bentuk pertanian lainnya
3. Pembukaan lahan untuk penambangan batubara
4. Kebakaran hutan


Notes

a.Karena pendekatan metodologis dan tahun dasar yang berbeda, bidang data Status Hutan mungkin sedikit berbeda. Sumber data untuk setiap bidang tercantum di bawah ini.

Sources

1.BPS - Statistics Indonesia, 2010
2.Statistics Bureau, East Kalimantan in number, 2017
3.BPS,Kaltim dalam angka 2012
4.East Kalimantan Work Plan 2017, East Kalimantan Planning Agency
5.Kaltim dalam angka, BPS 2012
6.link
7.Ministry of Environment and Forestry 2018
8.Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) implementasi REDD+ Kaltim hal 57-72