Papua Indonesia
Lukas Enembe S.IP, MH
Executive Secretary of Papua Low Carbon Development Task Force
Head of Environment Agency

Tanah Papua adalah bagian barat dari pulau besar New Guinea, sebagai pulau terbesar di Indonesia dibagi menjadi dua pemerintah daerah - Provinsi Papua meliputi area seluas 316,553,07 km2 (CBS, 2013) dimana sekitar 80% adalah hutan ; dan Provinsi Papua Barat seluas 97.117 km2 dimana sekitar 90% tertutup hutan.

Sebagai pulau terbesar di Indonesia, Papua dikaruniai kekayaan alam dan keragaman ekosistem yang luar biasa, yang terkandung di hutan, pesisir dan laut, serta sumber daya mineral. Keanekaragaman hayati Papua adalah setengah dari keanekaragaman hayati Indonesia, khususnya flora dan fauna endemik yang hanya ditemukan di pulau ini. Papua adalah rumah bagi 15.000-20.000 spesies tanaman (55% endemik), 2000 spesies anggrek, 602 jenis burung (52% endemik), 125 spesies mamalia (58% endemik) dan 223 spesies reptil dan amfibi (35% endemik). ), 25 spesies ikan air tawar dan 1.200 spesies ikan laut juga dan diperkirakan 150.000 spesies serangga (Ekologi Papua, 2013).

Sumber daya alam Papua yang kaya dan keunikannya dalam hal biologi dan karakteristik biogeografi dan budaya yang memiliki sekitar 250 bahasa, adalah aset modal untuk pengembangan ekonomi hijau.

Dalam proses pengembangan, potensi sumber daya alam yang kaya menghadapi tekanan akibat degradasi lingkungan dan kepunahan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Ancaman ini disebabkan, antara lain oleh deforestasi, konversi hutan menjadi pertanian dan perkebunan monokultur dan penebangan liar.

Tingkat deforestasi dan degradasi di Papua terus meningkat setiap tahun karena tekanan yang dihadapi dari konversi lahan dan penebangan liar. Deforestasi dan degradasi hutan yang tidak terencana telah berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dan berkontribusi terhadap perubahan iklim global.

Sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk melaksanakan strategi Emisi GRK Nasional yang didasarkan pada RAN GRK (Keputusan Presiden No 61/2011), dan bersamaan, sesuai dengan Perjanjian Paris di mana penanganan perubahan iklim harus diimplementasikan dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Penanggulangan Kemiskinan, (Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017), provinsi ini merasakan RENCANA AKSI NASIONAL & PROVINSI yang sebelumnya ditetapkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (RAN - GRK dan RAD - GRK) tidak ada berlaku lebih lama dalam mengakomodasi pencapaian target pembangunan nasional. Target-target ini termasuk pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengurangan emisi gas rumah kaca, serta pengarusutamaan isu perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan dan pada saat yang sama mengamankan target pengurangan emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020 dan 29% pada tahun 2030.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua mengambil langkah untuk meninjau dan merevisi Rencana Aksi Provinsi sebelumnya untuk Pengurangan Dokumen Emisi GRK (RAD GRK) dan menyusun Rencana Aksi Provinsi untuk Pengurangan Emisi GRK (RAD GRK) pada tahun 2017 yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Karbon Pembangunan Rendah (PPRK) dan mendorong pembentukan “Kebijakan Pembangunan Hijau” di tingkat sektoral dan regional dan diintegrasikan ke dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJMD (Jangka Menengah Provinsi) Rencana Pengembangan). Tingkat emisi oleh rencana aksi mitigasi untuk Provinsi Papua yang ditemukan dalam dokumen RAD GRK, akan dimasukkan dalam total rencana nasional untuk mitigasi emisi (INDC) menuju tahun 2030.

Inisiatif untuk membentuk Gugus Tugas untuk Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon di Papua sejak tahun 2010 dengan Keputusan Gubernur No.105 / 2010 hingga 2017 telah menjadi pendekatan yang sangat penting untuk bertindak sebagai katalis dalam mendukung LSM dan Lembaga Pemerintah dalam pembangunan Ekonomi Rendah Karbon di provinsi, namun ini baru-baru ini diubah menjadi Komisi Regional untuk Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan (RC3SD) atau Komisi Daerah Pembangunan Umum (KOMDA PIPB) oleh Keputusan Gubernur No: 188.4 / 69 / YEAR 2018 tanggal 8 Februari 2018.

Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di Platform Dampak GCF.

Ringkasan

313,374km²
79.5%
+191.0%
2016 - 2017

Demografi

3.21 M
1.4%
Kategori% 
Pedesaan90.99
Urban9.01
Kelompok% 
Other23.34
Dani23.30
Auwye/Mee11.32
Javanese8.38
Biak-Numfor5.25
Ngalik4.80
Asmat4.42
Dauwa3.49
Buginese3.20
Yapen2.64
Toraja1.73
Ketengban1.50
Moni1.49
Makassarese1.48
Marind Anim1.33
Ambonese1.24
Butonese1.10

Ekonomi

IDR178.37 T
IDR55.61 M
Kategori% 
Pertambangan & penggalian52.72
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan11.72
Konstruksi10.66
Jasa8.42
Perdagangan, Hotel & Restoran5.94
Transportasi & Komunikasi5.76
Industri pengolahan1.86
64.940
Raw materials, food & livestock, machinery and equipment

Status Hutan[a]

270,325km²
249,284km²
21,041km²
3,758M MtC
Kategorikm² 
Kategorikm² 
Protected forest78,152
Conserved Forest Area67,362
Limited Production Forest59,612
Production Forest47,393
Conversion Production Forest41,163
Non-Forest Area - Others23,695

Rencana Aksi REDD + Strategis Papua mengidentifikasi deforestasi dalam berbagai kategori hutan: 77.051,14 ha / tahun di Hutan Produksi, 29.853,24 ha / tahun di Hutan Produksi Terbatas, 27.864 ha / tahun di Hutan Produksi Terkonversi, 13,502,08 ha / tahun di Hutan Lindung, dan 10.661,40 ha / tahun di Kawasan Konservasi / Konservasi.

Meskipun degradasi hutan terjadi di hutan produksi karena ditujukan untuk menghasilkan kayu, data juga menunjukkan perambahan hutan yang sangat besar di hutan lindung dan kawasan konservasi. Hamparan dengan peta kawasan konservasi di provinsi menunjukkan kawasan konservasi dengan tingkat degradasi tertinggi adalah Mamberamo Foja Reserve dan Taman Nasional Lorentz yang melihat laju deforestasi tahunan rata-rata 7.218,05 ha / tahun dan 1.525,93 ha / tahun. Ini membuktikan bahwa menunjuk suatu kawasan sebagai kawasan konservasi tidak membatasi aksesibilitas untuk melakukan pembalakan liar di daerah tersebut. Meningkatnya permintaan kayu untuk mendukung pengembangan fasilitas umum dan permukiman karena pembentukan kabupaten / desa baru adalah salah satu penyebab utama deforestasi. Selain itu, akses yang lebih mudah ke daerah-daerah yang dulu terisolasi juga berkontribusi terhadap deforestasi besar-besaran.

Di Papua, deforestasi hanya menyumbang 12,6% terhadap emisi bersih, sementara degradasi hutan menyumbang 64,1%. Ini menunjukkan bahwa tindakan untuk mencegah degradasi hutan harus mendapat prioritas.

Notes

a.Karena pendekatan metodologis dan tahun dasar yang berbeda, bidang data Status Hutan mungkin sedikit berbeda. Sumber data untuk setiap bidang tercantum di bawah ini.

Sources

1.Strategic Action Plan for REDD (SRAP) 2014
2.MoEF- Dept of Forest Planning-2015
3.Papua Province in Figures (Papua Dalam Angka) 2017
4.Data tahun 2011, Papua dalam Angka 2012, BPS, h.91
5.Sensus Penduduk BPS Papua 2010 link
6.Papua Province in Figures (Papua Dalam Angka) 2017
7.Data tahun 2011, Papua dalam Angka 2012, BPS, h.595
8.Data tahun 2011, Papua dalam Angka 2012, BPS, h.616
9.1. RTRWP/SRAP 2. Papua dalam Angka 2012, BPS, h.379
10.Tutupan hutan tahun 2003, Buku Statistik Kehutanan 2012, Tabel 2.2, h.23
11.MOEF 2015
12.Ministry of Environment and Forestry 2018
13.SRAP REDD+ Papua 2014