Hukum

Pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 yang mengatur pemanfaatan, perlindungan, dan konservasi sumber daya hutan. Undang-undang tersebut menyoroti pengelolaan ekosistem hutan dan fungsi berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Undang-undang nomor 26/2014 - Kerja sama trasnatur untuk memerangi pencemaran kabut

Undang-Undang Nomor 18/2013 - tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan

UU No. 26/2012 - Rencana Tata Ruang Wilayah. Peta Moratorium Indikatif - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 2771 / Menhut-VII / IPSDH / 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Alam dan Konservasi Alam

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 - Pemanfaatan Kawasan Hutan

UU No. 32/2009 - Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 26/2008 - Rencana Tata Ruang Nasional

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 - Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Kebijakan dan Rencana

Indonesia meluncurkan Strategi Nasional REDD + pada tahun 2012 sebagai acuan utama untuk arah pembangunan REDD +. Fokus strategi nasional REDD + mencakup: pembentukan dan proses kelembagaan; kerangka hukum; program strategis; pergeseran paradigma dan budaya kerja; dan, keterlibatan pemangku kepentingan. Pada 2015, FREL Nasional diserahkan ke UNFCCC. Baru-baru ini kementerian meluncurkan kontribusi nasional yang ditetapkan pada bulan November 2016. Negara tersebut sekarang sedang mempersiapkan komunikasi nasional ketiga (TNC) untuk diajukan ke UNFCCC sebagai bagian dari komitmennya dalam memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah perubahan iklim di dunia. INDC Indonesi'as yang diserahkan ke UNFCC menjanjikan 26% unconditional dan 41% pengurangan kondisional. Tidak ada target untuk mitigasi dari hutan.

Institusi

Indonesia memiliki Badan REDD + yang dibentuk pada tahun 2013 sebagai hasil untuk memenuhi kebutuhan lembaga yang tegas dan terfokus dalam perumusan kebijakan terkait REDD + dan persiapan pelaksanaannya. Pemerintahan baru yang terpilih pada bulan Oktober 2014 menggabungkan badan tersebut ke dalam satu kementerian beserta lingkungan kementerian, kementerian kehutanan dan dewan nasional mengenai perubahan iklim. Kementerian tersebut, yang diberi nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki satu direktur khusus mengenai perubahan iklim yang menampung REDD + di bawah direktorat mitigasi.

Pemerintah Indonesia memiliki Kementerian Pertanian yang mengelola dan mengatur lahan non-hutan untuk tujuan pertanian dan ketahanan pangan, termasuk perkebunan berskala besar.

Indonesia memiliki Badan Informasi Spatial atau BIG) yang mengelola informasi mengenai pemanfaatan ruang dan mendukung perencanaannya, dan yang terakhir mengarah pada perumusan 'satu peta' untuk semua kegiatan terkait penggunaan lahan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah membentuk Badan Perlakukan Gambut sebagai jawaban dan salah satu solusi untuk masalah kebakaran di lahan gambut yang menyebabkan kabut parah dan karenanya emisi gas rumah kaca.