Central Kalimantan Indonesia
Hukum, Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan Strategi:

Rencana Aksi Lokal Kalimantan Tengah untuk Mengurangi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) 2012 - Selesai pada tahun 2011, RAD-GRK memberikan rencana tindakan jangka menengah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di seluruh sektor di Kalimantan Tengah sampai tahun 2020.

Strategi REDD + Provinsi (STRADA) 2012 - dokumen tersebut mencakup hubungan antara pengurangan emisi nasional dan provinsi, isu deforestasi dan degradasi hutan di provinsi ini, strategi dan rencana aksi REDD +, MRV dan pengarusutamaan ini ke dalam kegiatan pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Jangka Panjang RPJPD RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang selama 20 tahun, dari tahun 2005 sampai 2025. Ini berisi visi, misi dan arahan pembangunan di provinsi ini.

Undang undang Undang

Keputusan Gubernur (20/5) - Pada tahun 2015 provinsi memberlakukan rencana tata ruang untuk tahun 2015-2035 yang mengatur penggunaan lahan untuk semua sektor pembangunan.

Keputusan Gubernur (41/2014) - tentang pengelolaan hutan dengan nilai konservasi tinggi (HCV) di areal perkebunan untuk perlindungan keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, sosial, dan budaya.

Keputusan Gubernur (36/2012) - Pada rencana aksi provinsi untuk mengurangi GRK, ini mencakup beberapa sektor, yaitu: pertanian, kehutanan dan gambut, energi dan transportasi, industri, limbah, dan lain-lain.

Keputusan Gubernur (660/945 / BLH / IV / 2011) - Keputusan pembentukan komisi daerah untuk REDD + yang berfungsi termasuk mengkoordinasikan pengaturan strategi lokal, melaksanakan kegiatan, menyiapkan instrumen dan mekanisme pendanaan, mempersiapkan pembentukan lembaga MRV, dan memantau Keputusan Presiden tentang moratorium izin kehutanan.

Peraturan Propinsi 4/2010 - Memperbarui rencana pembangunan jangka panjang provinsi untuk periode 2005-2025

Kerangka kelembagaan

Komisi Daerah untuk REDD + - Dibuat pada tahun 2011 yang merupakan badan koordinasi, komunikasi, harmonisasi, dan pelaksanaan untuk memfasilitasi kegiatan REDD +. Tubuh diketuai oleh Gubernur dan terdiri dari perwakilan berbagai instansi yang terkait dengan penggunaan lahan dan perubahan iklim. Tugas komisi termasuk: koordinasi pembentukan strategi REDD +; pelaksanaan kegiatan REDD +; pembentukan badan MRV; dan, pelaksanaan Instruksi Presiden tentang izin kehutanan meminta moratorium.

Dinas Kehutanan - mengelola dan mengawasi isu-isu terkait sektor kehutanan, termasuk perumusan kebijakan.

Badan Perkebunan - mengendalikan penggunaan lahan, rencana, dan penerbitan izin non-hutan.

Environmental Agency - memberi kewenangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, termasuk isu-isu terkait perubahan iklim.

BAPPEDA - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkoordinasi mengenai perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan berkelanjutan dan karbon rendah sebagai dasarnya.

Perencanaan Zonasi dan Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah diformalkan oleh peraturan daerah 5/2015 . Ini mencakup periode 2015-2035. Rencana tata ruang merupakan upaya untuk mengatur pengelolaan tata ruang melalui kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk memandu pembangunan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Rencananya tersedia untuk download disini.

Keterlibatan dan Partisipasi dengan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Pada Maret 2018, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai memetakan 12 wilayah adat yang terdiri dari total area 119.778 ha. Proses identifikasi yang intrinsik pada pemetaan akan mempercepat pengakuan terhadap hutan adat. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, hanya 77.560 ha perhutanan sosial dari 1,5 juta ha yang direncanakan (pada 2019) yang telah direalisasikan hingga saat ini.