Hukum, Kebijakan dan Strategi

Sebagai tingkat pemerintahan yang relatif baru (2011), pemerintah daerah di Pantai Gading belum secara signifikan mengembangkan kerangka kebijakan terkait deforestasi.

Kerangka kelembagaan

Badan legislatif daerah adalah Dewan Daerah, yang dipilih dan dikepalai oleh seorang Presiden

Perencanaan Zonasi dan Tata Ruang

Secara nasional Kode Hutan (1978) menciptakan dua jenis lahan hutan di pantai Gading: Domain Hutan Permanen Negara dan Kawasan Hutan Pedesaan Negara. Meskipun tidak ada rencana tata ruang atau tata guna lahan untuk seluruh negara, 19% negara ditetapkan sebagai domain hutan permanen (termasuk hutan yang telah dikukuhkan dan dilindungi). Kawasan hutan pedesaan diperkirakan mencakup 2-3 juta hektar.

Keterlibatan dan Partisipasi dengan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

The state provides a subsidy to local authorities to ensure the development of their area of geographical competence. Local people are consulted, and their needs and aspirations are taken into account for the preparation of the budget documents that are the Triennial Program and the original Budget. Community sessions are open to the people so that they can exercise control over the actions of these communities and make use of their power of sanction or renew their confidence during the popular consultations.