Hukum, Kebijakan dan Strategi

Strategi dan Kebijakan

Rencana Pembangunan Terintegrasi Daerah -2014-2021 - Merupakan instrumen baru untuk tindakan pembangunan daerah dalam jangka menengah dan panjang pada tahun 2021. Menguraikan tujuan strategis regional untuk mempromosikan Konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan yang bertanggung jawab atas sumber daya alam dan keragaman keanekaragaman hayati untuk kepentingan lokal populasi, melalui lima tujuan spesifik. Diadopsi secara formal melalui REGIONAL ORDINANCE N 00061-2016-CRGRH.

Undang undang Undang

Peraturan Daerah 71/2017 - menyatakan kepentingan regional dalam zonasi dan pengelolaan hutan dari departemen Huánuco dan membentuk tim teknis yang bertanggung jawab untuk mengembangkan zonasi hutan.

Peraturan Daerah 68/2017 - Menyetujui terciptanya infrastruktur data daerah spasial pemerintah daerah Huánuco

Peraturan daerah 67/2017 - menyetujui modifikasi peraturan daerah n ° 095-2014-cr-grh, yang menyetujui pengakuan dan rekomendasi dari komisi lingkungan regional - Huánuco

Ordonansi 61/2016 - secara formal mengadopsi Rencana Pembangunan Terintegrasi regional -2014-2021

Ordonansi Daerah 58/2016 - mendeklarasikan sebagai prioritas daerah dan wilayah kepentingan pemulihan dan pelestarian lingkungan lahan basah El Totoral

Ordonansi Daerah 47/2013 - Menyetujui modifikasi Peraturan Organisasi dan Fungsi (RUPS), termasuk struktur dan tugas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Daerah.

Ordonansi Daerah 13/2011 - Menetapkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Daerah sebagai otoritas lingkungan regional sebagai badan normatif teknis, tergantung pada pengelolaan daerah secara umum.

Kerangka kelembagaan

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Daerah - Bertanggung jawab untuk Merumuskan, menyetujui, melaksanakan, mengevaluasi, mengarahkan, mengendalikan dan mengelola rencana dan kebijakan sumber daya alam, lingkungan daerah, sesuai dengan kebijakan nasional. Mengusulkan norma dan peraturan daerah berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut lingkungan dan sumber daya alam.

Sub-pengelolaan Sumber Daya Alam - Lembaga yang bergantung pada Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, bertanggung jawab atas Wakil Manajer tingkat profesional, yang ditugaskan oleh Presiden Daerah, atas usulan Manajer Area terkait. Hal ini bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan, peraturan dan instrumen manajemen dalam konservasi, pemulihan, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya genetik dan kawasan lindung di wilayah ini. Mengusulkan rencana dan program pengelolaan Sumber Daya Alam yang lestari dan mengawasi penerapan strategi regional, mengenai konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik, dalam kerangka strategi nasional dan regional, berkoordinasi dengan entitas sektor terkait.

Sub-pengelolaan Pengelolaan Lingkungan - Institusi yang bergantung pada Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, bertanggung jawab kepada Wakil Manajer tingkat profesional, yang ditugaskan oleh Presiden Daerah, atas usulan Manajer Area terkait. Hal ini bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan, peraturan dan instrumen pengelolaan di bidang lingkungan, menerapkan strategi regional mengenai keragaman keanekaragaman hayati dan perubahan iklim, dalam kerangka strategi nasional. Bertanggung jawab untuk Merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi, mengarahkan, mengendalikan dan mengelola rencana dan kebijakan dalam hal lingkungan, sesuai dengan rencana pemerintah daerah. Mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Lingkungan Daerah, berkoordinasi dengan Komisi Lingkungan Hidup Daerah.

Arah Regional untuk Pertanian - Mengembangkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengarahkan, mengendalikan dan mengelola rencana dan kebijakan daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan sektor rencana dan proposal untuk mempromosikan pembangunan pedesaan atas nama kota pedesaan. Mengelola dan mengawasi pengelolaan kegiatan dan layanan pertanian, selaras dengan kebijakan dan norma sektor terkait.

Perencanaan Zonasi dan Tata Ruang

Pada tanggal 9 Juni 2017 , Huanuco membentuk tim teknis yang bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana zonasi hutan wilayah. Ini mencakup 2 perwakilan dari 12 institusi pemerintah.

Keterlibatan dan Partisipasi dengan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

The Region of Huanuco has established a Directorate of Communities which is responsible for overseeing the legal process related to agrarian properties of peasant and native communities. The Directorate reports to the Regional Director. Functions of the Directorate of Communities include:

  1. Propose the regional agrarian policy for the physical and legal resolution of the communities, in coordination with the Office of Agrarian Planning.
  2. Perform physical and legal resolution actions of the peasant and native communities, in accordance with established guidelines and norms.
  3. Coordinate, organize, conduct and evaluate the process of recognition, demarcation and titling of peasant and indigenous communities and their subsequent registration.
  4. Verify, classify, organize, record, control, track and file titles.
  5. Conduct and organize the technical file of the titling process.
  6. Maintain updated registers and registers regarding the physical and legal sanitation of peasant and native communities.
  7. Maintain an updated directory of the titled and registered peasant communities.
  8. Absolve legal technical inquiries and issue opinions on matters of its competence.
  9. Prepare the database of peasant and native communities.
  10. Other duties assigned by the Regional Director and that corresponds to him by express dispositions

The Regional Government has also developed a project idea to support an Environmental Services Program for native communities in the region, providing compensation for reforestation, ecotourism, and agro-pastoral activities.