Luas Tanah
56,776 km² 55.7 % Hutan
Tren Deforestasi
18.0 % 2017
Kawasan Hutan Asli
33,485 km²
Kawasan Hutan Saat Ini
31,600 km² 0.221 % dari Total Global
Total Area yang terdebris
1,885 km²
Total Karbon Hutan
449 M MtC 0.283 % dari Total Global
Deskripsi

Aceh terletak antara 20 dan 60 derajat utara khatulistiwa di ujung utara Pulau Sumatera dan melintasi Selat Malaka dari Semenanjung Malaysia. Ini adalah provinsi paling barat di Indonesia dan memiliki sejarah unik yang tertanam kuat dalam struktur sosial yang mencerminkan pentingnya Islam bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam struktur administrasi formal yang lazim di Indonesia ada sistem kepemimpinan informal (mukim) yang mengidentifikasi masyarakat lokal yang kuat memegang ikatan agama. Komunitas-komunitas ini, dengan dasar agama mereka, adalah bagian yang kuat dari masyarakat Aceh. Provinsi diberi Otonomi Khusus pada tahun 2001. Mereka adalah agen kunci yang dimobilisasi oleh Gubernur sebagai bagian dari inisiatif REDD di Propinsi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Provinsi ini menempati wilayah seluas hampir 57.000 km² dan mendukung populasi 4,3 juta di antaranya yang tinggal di lingkungan pedesaan. Penduduknya berasal dari etnis campuran dengan orang Aceh asli yang dilengkapi oleh masyarakat dari Jawa, tempat lain di Sumatera dan etnis Tionghoa. PDB pada tahun 2008 adalah USD 3,8 juta dimana sektor pertanian, termasuk sektor kehutanan dan perkebunan, menyumbang sekitar USD 900 juta. Aceh telah menjadi sumber utama produksi minyak dan gas bumi dan sektor ini masih merupakan penyumbang utama PDB. Pendapatan per kapita rata-rata adalah USD 881,3 dengan tingkat kemiskinan dan IPM yang serupa dengan rata-rata nasional.

Karena produksi LNG menurun, pemerintah fokus pada strategi pembangunan hijau. Aceh Hijau berusaha mengoptimalkan penggunaan potensi pembangkit tenaga air; menerapkan pengelolaan hutan lestari, mempertahankan dan melindungi dataran rendah untuk produksi pangan, untuk memperhatikan pentingnya pengelolaan limbah dan penggunaan lahan untuk mengurangi risiko bencana, dan mengatur secara hati-hati penggunaan sumber daya tak terbarukannya. Pendekatan terhadap masa depan ekonomi dengan jejak karbon rendah konsisten dengan kebijakan nasional dan mendasari komitmen Propinsi untuk pemanfaatan hutannya secara lestari, tercermin dalam reklasifikasi zona pemanfaatan hutan yang signifikan ke Cagar Hutan dan Konservasi Pelestarian dan moratorium penebangan komersial.

Sebelum diperkenalkannya penebangan komersial, luas hutan diperkirakan hanya 36.000 km². Kawasan hutan tersisa seluas 33.400 km. Seperti Papua, Aceh secara historis memiliki tingkat deforestasi yang rendah yang membuktikan sulitnya penebangan berskala besar di daerah dataran tinggi yang curam dan dampak perjuangan bersenjata yang panjang dan bersenjata untuk kemerdekaan. Tingkat suku bunga rendah ini akan mempengaruhi pendekatan yang diambil untuk menetapkan garis dasar untuk perdagangan karbon di masa depan. Lebih dari 80% kawasan hutan yang tersisa ditetapkan untuk tujuan konservasi dan perlindungan alam, yang menekankan pentingnya pengembangan pemanfaatan non-destruktif untuk hutan seperti pariwisata dan pembayaran untuk layanan lingkungan, termasuk REDD. Perkiraan karbon saat ini yang diasingkan di hutan Aceh berjumlah 602 juta ton CO₂e. Hutan di Aceh mengandung populasi sisa Badak Sumatera, harimau dan orang utan yang tersisa. Cadangan Ekosistem Leuser dan Hutan Ulu Masen adalah hutan yang signifikan secara global dan mencari dukungan dari investasi REDD dalam pengelolaan masa depan mereka.

Informasi tambahan dapat ditemukan di Platform Dampak GCF.

Kontak
Wakil
Sahrial Wahab
Head of Environmental & Forestry Agency
Wakil
Azhari
Head of Development Planning Agency
Gubernur
Irwandi Yusuf
Demografi
Penduduk Negara Bagian / Propinsi [1]
4,494,410 1.9 % Penduduk Nasional
Penduduk Urban vs. Pedesaan [2]
Pedesaan 80.67 %
 
Urban 19.32 %
 
Kelompok etnis
Acehnese 79.00 %
 
Gayo Lut 7.00 %
 
Gayo Luwes 5.00 %
 
Alas 4.00 %
 
Singkil 3.00 %
 
Simeulue 2.00 %
 
Ekonomi
PDB Negara Bagian / Provinsi [3]
IDR 147
Pendapatan Per Kapita Tahunan [4]
IDR 28,250,498
Indeks Pembangunan Manusia [5]
0.717
PDB [6]
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan 23.86 %
 
Perdagangan, Hotel & Restoran 13.71 %
 
Pertambangan & penggalian 9.96 %
 
Jasa 9.85 %
 
Transportasi & Komunikasi 9.37 %
 
Konstruksi 8.61 %
 
Industri pengolahan 7.54 %
 
Ekspor utama [7]
Bahan bakar mineral, minyak mineral dan berikut produk penyulingannya, bahan kimia anorganik, pupuk, bijih besi, terak, abu, coklat dan olahan coklat.
Status Hutan (1)
Jenis Vegetasi Utama
Secondary Dryland Forests 17,295 km²
 
Primary Forest 12,048 km²
 
Shrubs 6,901 km²
 
Agriculture Dry land mixed 5,703 km²
 
Agriculture Dry land 3,430 km²
 
Rice fields 3,198 km²
 
Plantation 1,839 km²
 
Secondary Swamp Forest 1,144 km²
 
Savannah 1,139 km²
 
Swamp 959 km²
 
Open Ground 884 km²
 
Tambak 716 km²
 
Crops 464 km²
 
Water body 324 km²
 
Secondary Mangrove Forest 294 km²
 
Settlement 219 km²
 
Primary Swamp Forest 98 km²
 
Pengelolaan hutan
Conserved Forest Area 14,277 km²
 
Tingkat Deforestasi [8]
Pengemudi Deforestasi [9]

Menurut Rencana Aksi REDD + Strategis Aceh (2014), Penyebab utama deforestasi adalah:

  1. Lemahnya kepatuhan terhadap perencanaan tata ruang
  2. Konflik kepemilikan lahan
  3. Lembaga pengelolaan hutan yang tidak efektif
  4. Transformasi mata pencaharian pasca konflik yang sedang berlangsung
  5. Insentif dan disinsentif kebijakan yang belum diimplementasikan
  6. Pemerintah (Kehendak Politik)
  7. Konflik kewenangan untuk mengatur perubahan penggunaan lahan
  8. Persepsi tentang kawasan hutan dan sumber daya alam secara administratif dibatasi
  9. Kurangnya sumber alternatif kayu
  10. Penegakan hukum yang lemah
Notes
(1) Karena pendekatan metodologis dan tahun dasar yang berbeda, bidang data Status Hutan mungkin sedikit berbeda. Sumber data untuk setiap bidang tercantum di bawah ini.
References
[1]
Aceh Dalam Angka 2014, Hal. 42
[2]
BPS-SP 2012 Aceh, hal 113
[3]
BPS 2016
[4]
BPS 2016
[5]
[6]
Aceh dalam angka 2012, BPS
[7]
Aceh dalam angka 2012 hal 350 , BPS
[8]
Ministry of Environment and Forestry 2018
[9]